Istana Rakyat Era Idealisman Dachi Senasib Hambalang Era SBY
Jakarta, NAWACITAPOST – Adanya proyek mangkrak seakan menjadi peninggalan sejarah. Yang mana menjadi beban generasi berikutnya. Seperti proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang kini terbengkalai. Pembangunan hambalang merupakan pembangunan yang dilakukan era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden. Ada pula yang senasib dengan Hambalang. Yaitu pembangunan Istana Rakyat di Nias Selatan (Nisel). Istana rakyat dibawah kepemimpinan Idealisman Dachi sebagai Bupati. Keduanya juga didukung oleh Demokrat. Kalau Hambalang dikaitkan dengan megaproyek, sementara Istana Rakyat dikaitkan dengan konsep mercusuar. Namun, sama – sama keduanya bermasalah dengan namanya korupsi. Keduanya sama – sama dimark up untuk nilai proyeknya. Bahkan parahnya keduanya Keduanya pun kini hanya menjadi bangunan mangkrak yang tidak bisa dialihfungsikan apapun.
BACA JUGA: Jargon Kampanye Idealisman Dachi Dipilih Tak Dipilih Pasti Menang, Melebihi Tuhan?
Megaproyek Hambalang mulai mangkrak sejak tahun 2012 lalu. Tepatnya pasca beberapa jajaran kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dicokok KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Karena diduga korupsi anggaran proyek. Proyek tampak dari luar dengan gerbang seng berwarna putih menutupi seluruh area komplek dari pinggir jalan. Ditambah tanaman liar yang menyelimuti area sekitar. Di gerbang depan terlihat hanya ada satu pintu masuk yang tersedia untuk pejalan kaki. Seperti rumah hantu, tak ada aktivitas di kawasan. Alat berat yang biasa digunakan untuk membantu proses pembangunan juga tak ada yang tampak di lokasi. Proyek Hambalang pada awalnya hanya dianggarkan Rp 125 miliar. Kemudian, di tangan Andi Mallarangeng anggaran proyek membengkak hingga Rp 2,5 triliun. Andi Mallarangeng saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, sekaligus anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Kerugian negara yang tercatat dari penyelewengan proyek Hambalang diperkirakan mencapai Rp 243,66 miliar. Yakni berdasarkan audit keuangan yang dilakukan oleh BPK. Selain Andi Mallarangeng, kasus korupsi pada proyek Hambalang juga menyeret Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
BACA JUGA: PNS Melarat, Rezim Kejam Idealisman Dachi?
Dari proses penyidikan hingga persidangan terbukti banyaknya penyelewengan dalam proyek. Dalam proses persidangan yang telah melibatkan sejumlah pihak, jaksa KPK mengumbar beberapa permasalahan mengenai proyek Hambalang. Tidak hanya dari segi korupsinya saja, Hambalang juga dianggap tidak layak untuk dibangun pusat pelatihan dan pendidikan olahraga. Dalam surat dakwaan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar, Jaksa KPK Kiki Ahmad Yani mengatakan. Kompleks P3SON Hambalang secara keseluruhan tidak dapat digunakan. Hal ini setelah adanya penilaian dari tim peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Berdasarkan hasil evaluasi tim ahli ITB yang dituangkan. Yakni dalam revisi laporan akhir pendukung penyidik KPK untuk proyek Hambalang tertanggal 31 Agustus 2013. Terjadi kegagalan system management design dan konstruksi proyek yang telah menyebabkan kegagalan. Sejak 2010, analisis Direktur Teknik dan Operasi PT Biro Insinyur Eksakta, Sonny Anjangsono terhadap dokumen dan kondisi lapangan menunjukkan. Tidak ada peta lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kondisi tanah yang labil. Kemudian diberitahu atasannya bahwa proyek Hambalang adalah proyek baru. Sehingga perusahannya mundur dan mengembalikan master plan 2006. Namun sayang, masterplan dilanjutkan dan diteruskan berdasar rancangan PT Metaphora Solusi Global. Yang mana disukai Andi Mallarangeng.
BACA JUGA: Tommy Soeharto Menggugat, Yasonna Yakin Sudah Benar
Sementara untuk proyek Istana Rakyat tidak bisa dilanjutkan. Sebab Bupati Nisel sekarang (Hilarius Duha bersama wakilnya Sozanolo Ndruru) harus bekerja keras. Padahal proyeknya digawangi oleh Bupati sebelumnya. Menyiasati pengelolaan anggaran yang ada agar pembangunan tetap berjalan. Penyebabnya adalah kondisi keuangan daerah Nisel yang kini tidak sehat. Diduga salah satu penyebabnya adalah pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Terlebih besarnya defisit anggaran 2015 yang mencapai lebih dari Rp 300 miliar. Hanya fokus cara membereskan deficit. Bisa – bisa selama tiga tahun tidak ada pembangunan yang bisa dikerjakan. Kalau pun semua proyek dijual, mungkin harganya tidak bisa menutupi semua defisit. Salah satu cara menyiasati penggunaan anggaran adalah dengan menunda pembangunan sejumlah proyek mercusuar yang sempat dimulai oleh kepala daerah sebelumnya. Diantaranya proyek Istana Rakyat. Untuk sementara pembangunan Istana Rakyat ditunda. Kalau diberikan anggaran Rp 200 miliar pun belum tentu cukup. Sebab, nanti masih ada biaya meubelernya, perawatan dan operasionalnya. Padahal fungsinya hanya untuk kantor yang sebenarnya juga bisa menggunakan kantor yang ada. Proyek pun tidak memberikan efek langsung pada perekonomian masyarakat, selain fungsi kantor.
BACA JUGA: PKI, Kebohongan Rezim Kejam Soeharto?
Seperti diketahui, selama beberapa tahun pemerintahannya, mantan Bupati Idealisman Dachi mengalokasikan banyak anggaran untuk pembangunan Istana Rakyat. Yang mana sejatinya akan digunakan sebagai kantor Bupati. Sedangkan kantor bupati yang sudah ada sebelumnya dan cukup representatif justru dihibahkan kepada TNI AL. Sampai saat ini, bangunan yang desainnya meniru Istana Negara Republik Indonesia masih jauh dari selesai. Proyek juga terus menuai kritik. Karena dinilai tidak realistis di tengah kondisi perekonomian masyarakat Nisel yang terpuruk. Lebih baik anggaran untuk pembangunan Istana Rakyat dialihkan ke kecamatan – kecamatan untuk pembangunan dan hal – hal produktif lainnya bagi masyarakat. Demikian dikatakan oleh Hilarius Duha pada 5 Juni 2016. Sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kajari) Nisel meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi penimbunan jalan Istana Rakyat sebesar Rp 8 miliar. Yang mana bersumber dari APBD Nisel tahun anggaran 2015 dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Disampaikan Kajari Nisel Rindang Onasis, SH kepada wartawan di kantornya, Jalan Diponegoro, Teluk dalam, Rabu (28/08/2019). Penimbunan jalan Istana Rakyat tidak pernah dibahas di KUAS dan PPAS. Namun tiba – tiba muncul di DPA Dinas PUPR Nisel tahun anggaran 2015. Kemudian status (hibah) tanahnya yang tidak jelas, proyek juga tidak melalui tender. Sehingga proyek menjadi temuan BPK Tahun 2016 dengan kerugian negara mencapai Rp 800 juta. Istana Rakyat sekarang sedang dikuasai oleh pihak lain dan ada beberapa bangunan diatasnya. Yang mana diduga punya mantan Bupati Nisel Idealisman Dachi. Lantas kalau demikian, akankah Ideliasman Dachi memimpin kembali dengan memangkrakkan kembali pembangunan – pembangunan lain yang lebih funtastis? (Ayu Yulia Yang)
BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?
The post Istana Rakyat Era Idealisman Dachi Senasib Hambalang Era SBY appeared first on Nawacita.
Komentar
Posting Komentar