Heboh WOW

Mencetak sosok guru teladan bukan perkara yang mudah. Banyak faktor yang harus diperhatikan. Faktor tersebut diantaranya adalah sistem yang diterapkan pemerintah maupun dari personal si guru. Motivator pendidikan, Asep Sapa'at, menjelaskan bahwa menciptakan seorang baik yang baik harus adanya sebuah kebijakan visioner dari pemerintah.  "Cara satu-satunya untuk membuat guru lebih beradab dan berdaya adalah kebijakan visioner. Dari hulu ke hilir dibenahi dan tidak boleh parsial," paparnya ketika berbincang dengan ROL, belum lama ini. Asep menjelaskan juga harus adanya perekrutan dan pengelolaan yang benar serta tertata. "Rekrutlah pemuda terbaik dengan sistem pengelolaan yang terukur dan sistematis." terang Asep yang juga Direktur Sekolah Guru Indonesia (SGI) ini. "Juga harus ada pemberian reward dan punishmen yang dilengkapai dengan data yang akurat, pengambilan kebijakan jangan like or dislike. Dengan ini bisa buat potret guru jadi lebih baik," tambahn

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terus berupaya untuk merealisasikan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membudayakan pemanfaatan TIK dalam proses belajar mengajar. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh saat peluncuran tryout online nasional, di SMAN 4, Denpasar, Bali. "Tiga hal utama yang harus disiapkan adalah pembudayaan pemanfaatan TIK, kemudian penyediaan dan penyempurnaan sarana prasaran, dan ketiga adalah kontennya," ujar Nuh. Menurutnya, di era saat ini memang sudah sangat wajar jika pembelajaran berbasis teknologi. Dengan menggunakan teknologi, diharapkan akan tercipta kenyamanan dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa masalah sarana prasarana serta infrastruktur pendukung akan teknologi tersebut masih terkendala, khususnya di daerah. "Oleh karena itu perlu diciptakan IT

Wakil menteri Pendidikan dan kebudayaan.  Jakarta - Peserta didik di manapun berada dan apapun latar belakang sosial dan ekonominy berhak memperoleh pendidikan setinggi mungkin  yang terjangkau dan berkualitas. "Guru dan tenaga kependidikan menjadi faktor penentunya, sehingga harus kita tingkatkan ketersediaan dan profesionalitasnya," kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Pendidikan Musliar Kasim. Wamendikbud mengemukakan hal itu saat membacakan sambutan tertulis Mendikbud Mohammad Nuh pada upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2013 dan HUT ke-68 PGRI di Kemdikbud, Jakarta, Senin (25/11). Tema peringatan HGN tahun 2013 dan HUT ke-68 PGRI ini adalah “Mewujudkan Guru yang Kreatif dan Inspiratif dengan Menegakkan Kode Etik untuk Penguatan Kurikulum 2013.” Musliar mengatakan tantangan dan persoalan pendidikan yang dihadapi semakin berat, rumit, dan kompleks. "Terutama dalam rangka mempersiapkan generasi 2045 pada saat 100 tahun Indones

Oleh : Asep Sapa'at (Praktisi Pendidikan, Direktur Sekolah Guru Indonesia) Kata ‘favorit’ meninggalkan kesan berbeda jika disematkan mengiringi kata sekolah. Ya, sekolah favorit, bahan diskusi yang menarik untuk diperbincangkan. Kata ‘sekolah favorit’ mencitrakan sesuatu yang hebat, elegan, mewah, dan sempurna.  Kesuksesan dan prestasi gemilang menjadi jaminan mutu dan seolah melekat dalam status favorit yang disandang suatu sekolah. Namun di balik itu semua, saya tertarik menelisik apa makna dibalik kata sekolah favorit. Sekolah seperti apa yang layak difavoritkan masyarakat?  Kadang kita selalu terjebak dalam menilai reputasi sekolah. Semua itu terjadi karena ukuran keberhasilan hanya bersifat populer di mata masyarakat, misalnya persentase kelulusan murid dalam Ujian Nasional, peringkat akreditasi sekolah, jumlah calon murid baru yang mendaftar, keberhasilan para murid dalam olimpiade matematika dan sains, jumlah piala yang dipajang di sekolah, dan fasilitas yang super fantastis

Oleh: Ibnu Hamad (Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud) BAHASA Indonesia terus mendapatkan tempat yang terhormat; merentang dari sebagai pengantar pergaulan (lingua franca) hingga sebagai penghela dan pembawa ilmu pengetahuan (carrier of knowledge). Tulisan singkat ini coba merekonstruksi ulang momentum-momentum yang menempatkan bahasa Indonesia dalam kedudukan yang mulia di tengah masyarakat Indonesia. Sebagai lingua franca bahasa Melayu ketika itu sebelum menjadi bahasa Indonesia, sudah dipakai di Nusantara sejak 1500 sebelum Masehi. Digunakan untuk perdagangan dan hubungan politik. Dapatlah kita membayangkan bahwa pada masa itu para pedagang antar etnis di Nusantara memakai bahasa Indonesia (:bahasa Melayu) manakala melakukan aksi jual beli. Begitu pula utusan raja-raja di Nusantara berbicara dalam bahasa Indonesia (:bahasa Melayu) ketika melaksanakan hubungan diplomatik. Sesungguhnya sebagai lingua franca bahasa Indonesia masih digunakan dalam masa kini 2000 setelah Masehi d

Anggota Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Teuku Ramli Zakaria mengatakan perubahan Ujian Nasional (UN) untuk Kurikulum 2013 masih dikaji. Ia mengatakan kajian perubahan tersebut dimulai tahun ini hingga tahun penyelenggaraannya yakni 2016. "UN untuk Kurikulum 2013 diselenggarakan tahun 2016 bukan 2015. Jadi 2016 akan ada UN yang sesuai dengan Kurikulum 2013," katanya dihubungi Rabu (6/11). Teuku menuturkan pengkajian UN 2016 tersebut akan diintensifkan pembahasannya tahun depan. Saat ini, menurutnya, mulai dibicarakan bagaimana konsepnya dan unit kerja penyelenggaranya. Teuku mengatakan UN pada tahun ajaran 2015-2016 nanti akan ada perbedaan dengan UN tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan materi kurikulum dan penekanan materi. Ia mengungkapkan pada Kurikulum 2013 lebih menekankan penilaian sikap dari pada kognitif (pengetahuan). Untuk penilaian sikap tersebut diserahkan pada guru karena guru yang berinteraksi langsung dengan peserta di

Surabaya - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengubah pola ujian nasional (UN) pada 2015, karena saat itu semua jenjang pendidikan sudah menerapkan Kurikulum 2013. "Pola UN tidak mungkin diubah sekarang, karena siswa pelaksana Kurikulum 2013 masih belum menjadi peserta UN," kata Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media, Sukemi, di Surabaya, Selasa (5/11). Di sela-sela focus group discussion (FGD) tentang Kurikulum 2013 dan UN yang diikuti akademisi, praktisi pendidikan, pers, dan pegiat jaringan penulis artikel, ia menjelaskan UN sebagai standar evaluasi akan tetap ada. Hal itu merujuk pada standar evaluasi yang selalu ada pada semua jenis kurikulum pendidikan dan UN juga merupakan amanat UU Sisdiknas yang dapat menjadi ukuran untuk pembanding standar pendidikan dengan negara lain. "Tapi, pola UN bisa jadi akan disesuaikan dengan Kurikulum 2013 pada saat seluruh siswa sudah menerapkan Kurikulum 2013, sedangkan Kurikulum 2013 saat ini hanya dit